GAMBARAN UMUM

 

Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu merupakan salah satu komponen Pemerintah Daerah yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disebut Organisasi Perangkat Daerah.

 

Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Visi : 

“Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Ketatausahaan, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Kerumahtanggan Pimpinan yang Berorientasi pada Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

 

Misi :

  • Melakukan Koordinasi  Penyelenggaraan Kearsipan Ketatausahaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  • Melakukan Koordinasi dengan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  • Melakukan Koordinasi pelaksanaan Kerumahtanggaan Pimpinan KDH/WKDH serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

TUGAS

Membantu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menyusun Konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah atas Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Kebijakan Pelaksanaan Bagian Umum, Bagian Rumah Tangga serta Bagian Pengadaan dan Perawatan.

 

FUNGSI

  • Penyelenggaraan Penyiapan dan Mengkoordinasikan Konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Bagian Umum, Bagian Rumah Tangga serta Bagian Pengadaan dan Perawatan.
  • Penyelenggaraan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Arsip/Administrasi, Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Tatalaksana Rumah Tangga.